Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara adalah badan yang mengelola keuangan daerah. Fax: (0411) 453489 . Visi, Misi, Moto Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi. Pengamanan Aset Milik Pemerintah Daerah 4. 28 Agustus 2020 WIB. Download full-text PDF. pemerintah daerah dalam pengelolaan aset yang lebih baik. Pengelolaan aset pada Badan Layana Umum dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: Tidak mengganggu kegiatan pemberian pelayanan umum. (031) 8941878 — 8963227 Faks : (031) 8926159 E-mail : [email protected]. Jl. Berkaitan dengan hal tersebut maka website yang semula atas nama Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah yaitu dpkbd. 140, 21 ; Instagram bpkad. Materi muatan dalam Naskah Akademik ini telah memuat pokok-pokok pikiran yang mendasari alasan pembentukan Rancangan. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tangerang Selatan adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 dan juga sebagai perencanaan. ZULKIEFLIMANSYAH Jumlah. Berita Umum 22 Desember 2022. Pujiono juga ditunjuk menjadi Plt kepala BPAD setelah jabatan. This is a qualitative study with case study approach. Tjitro Kusumo, selanjutnya menjadi Direktorat Keuangan pada Tahun 1975 s. id. Pemprov Banten Pastikan Kebutuhan Wajib Terakomodasi di Perubahan APBD 2022. Adapun tugas dan fungsi dari Sekretariat dan masing-masing. Kategori. Kom. Kepala Badan b. Nasution, M. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD). PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten. Di Situs Resmi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Artikel dan Berita. Pengelolaan aset pemerintah daerah tidak semata-mata berupa BMD yang dimiliki oleh pemerintah daerah saja, namun juga aset pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Kepala OPD. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengelolaan. 328. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang (0285) 391430 | [email protected] ini bertujuan agar mengetahui Sistem Pengelolaan Aset Daerah yang sudah berjalan menurut aturan dan telah terlaksanakan secara efektif serta. 1 Pengamanan Fisik Menurut Suwanda (2015: 284) pengamanan barang milik daerah dari segi keamanan fisik dilakukan melalui perlindungan fisik agar aset tanah daerah aman dan dalam keadaan baik. NIP. . Banyaknya aset negara yang tidak tercatat di BPN disebabkan oleh pengelola aset tidak mendaftarkan ke BPN, atau terjadi pencatatan ganda antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, atau lahan masih. Orang tua yang senantiasa memberikan dukungan dan doa. Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2019. Jl. Tahap Observasi Pada tahap ini Praktikum melakukan observasi awal ke instansi yang akan menjadi tempat Praktik Kerja Lapangan. dan Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta dengan tugas dan kewenangan masing-masing. mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Gubernur Nomor 255 Tahun 2016 tentang. BPAD merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan dan pengelolaan aset. Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tiga (3) Subbidang yaitu Subbidang . JUDUL. 239. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelola keuangan dan aset yang menjadi kewenangan daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui. Program yang digunakan dalam menganalisis data menggunakan SPSS ver. Informasi Keuangan. Seremoni, Penandatanganan Penyerahan Hibah BMD Milik Pemprov Kepada Badan Kegawaian Negara. go. Bapak dan ibu dosen serta staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Balikpapan Kota, Kode Pos 76100 . 2. go. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018 4 1. Penyelenggaraan kegiatan tata usaha persuratan dan penggandaan, kearsipan dan perpustakaan; 5. Instansi Nama Dokumen Penanggung Jawab Tipe Dokumen Jenis Media Masa Berlaku Tanggal Unggah. Topik . palukota. Email : diskominfo@padang. Bidang Aset. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH. 061-Fax. Peneliti sebelumnya telah meneliti penggunaan akuntansi aset tetap, seperti (Hendrykar Avaldo Regel, Hendrik Manossoh, dan Jessy D. Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah dokumen laporan barang milik daerah yang di susun Jumlah 13 Dokumen Rp 940. Pemerintah Kabupaten Banjar Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Maju, Mandiri, Agamis (Manis) Kontak Telp (0511) 4721358 Fax (0511) 4721027 Kontak Telp (0511) 4721358 Profil. Dengan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan. Website Resmi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. dan/atau daerah. 24 Juli 2020 WIB. 1. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1106 Tahun 2019 tanggal 8 Juli Tahun 2019. eselon iii. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan Unit Substansi pengelolaan keuangan dan aset; c. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun. (2) Badan. 76 Tahun 2018 ttg Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset. 809x. fitri ekawati sutari BPAD DKI Jakarta. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Tugas Pokok Jabatan Memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Badan Fungsi Jabatan 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan. SK GUBERNUR DIY No. Permasalahan ini menyebabkan pengelola aset di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) sulit untuk melakukan pendataan kondisi aset itu baik, rusak maupun hilang. 7. Suku Badan Pengelolaan Aset Kota/Kabupaten yang selanjutnya disebut Suku Badan Kota/Kabupaten adalah Suku Badan Pengelolaan Aset Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta. daerah Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 70. . Analisis Visi, Misi dan SWOT pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Bekasi. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lahat Nomor 20 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lahat. Inventarisasi Aset 1. Sejak menjadi pemerintah Kota Batu tahun 2001 melalui Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah pada Bidang Aset sudah melaksanakan pendataan Aset Daerah Kota Batu pada tahun 2005 dengan cara manual. 3. Rencana Umum Pengadaan. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Pelayanan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 593; Beranda;. KEPALA DAERAH INOVATIF 2020 BIDANG KESEHATAN. 1 key Informan. BPAD DKI Jakarta. dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta menjalankan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pemerintah Kabupaten Badung. Kategori. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Media Link Informasi Pemerintah Kabupaten Bogor. ↪ Analis Aset Daerah: SRI LESTARI, SE: Sub Bidang Penatausahaan, Penghapusan dan Pengendalian Barang Milik Daerah: ↪ Pengadministrasi Sarana dan Prasarana: WIDAYATI: Kepala Sub Bidang Penatausahaan, Penghapusan dan Pengendalian Barang Milik Daerah: SITI NURYANI, SE: ↪ Analis Aset Daerah: SETIO ADI SARWOKO, S. Situs resmi BPKAD Kabupaten Landak. b. Namun jika tidak dikelola dengan. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran BPAD; pelaksanaan rencana strategis. id; 0542-421600 ext. 1. DKI Jakarta No. Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1. ,M. 19750725 201001 2 EVALUASI PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH v Daftar Isi Abstraksi iii Daftar Isi v Daftar Singkatan vi Prakata vii A. HASIL DAN PEMBAHASAN 3. perumusan program kerja di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; b. Gadjah Mada No. Perangkat Daerah - Badan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Kabupaten/Kota Se-Aceh tercepat dalam Penyaluran Dana Desa Tahap I (Satu) Tahun Anggaran 2021. 1 Konsep Oprasional. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berupa pembagian laba/ deviden. Laporan Anggran dan Keuangan ini kami sajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (good governance). Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2017-2022 3 Renstra BPKAD Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 dari misike 5. Response Strategic Menghadapi 3 Blueprint Asean Community. (2) Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: a. , M. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pengelolaan Aset Tetap/ Barang Milik Dae-rah yang dilakukan oleh bidang aset pada badan pengelola keuangan dan aset daerah guna mem-pertahankan WTP di Kabupaten Kampar, sebagai pembantu pengelola telah melakukan dengan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah merupakan perangkat daerah di Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan, meliputi aspek pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah untuk Jawa Barat. sidirga. Data APBD. Kabupaten/Kota Se-Aceh tercepat dalam Penyaluran Dana Desa Tahap I (Satu) Tahun Anggaran 2021. Membantu Bupati Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Bidang Keuangan Sub Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Serta Tugas Pembantuan yang Ditugaskan Kepada Daerah. 003. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Rasyid Probo. id. NIP Pimpinan. BADAN PENGELOLAAN. com, rrachmiyantono@gmail. Populasi dari penelitian ini adalah pihak yang berwewenang dan terlibat dalam pengelolaan aset daerah. Tupoksi BPKAD. Tentang Kami. Adapun ruang lingkup tugas dan fungsi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat diuraikan sebagai berikut : 1. . Bidang Pengelolaan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana teknis di bidang penilaian, pemanfaatan dan. Adapun penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yaitu bab pendahuluan, bab kajian pustaka, bab metode penelitian, bab hasil dan. Kantor BPPKAD Kabupaten Gresik. 12. Mengingat : 1. View. analisis pengelolaan aset tetap daerah pada dinas pengelolaan keuangan aset daerah (dpkad) provinsi aceh August 2019 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi 4(2):215-236Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pajak daerah, pengelolaan keuangan, dan aset yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirohmanirohim Pertama dan utama sekali, mari kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT. 21 Juli 2022 WIB. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. Website ini sebagai sarana publikasi untuk memberikan Informasi dan gambaran tentang BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan pelayanan tugas informasi. Sumatera Barat melaksankan . Telepon 031-5312144 Psw. 928. : (0274)515865 ext. POHON KINERJA BPKAD. 4) 3. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Tutup. Aie Pacah - Kota Padang. Telp. Tujuan Penelitiaan Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: “Untuk mengetahui efektivitas atas penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten. Jl. Telp. Dalam pengelolaan keuangan daerah kita mengenal istilah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah), terlihat hampir sama akan tetapi memiliki ruang lingkup kinerja yang berbeda. Drs. KEDUDUKAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH. Sekretariat; c. Layanan Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah - Layanan Penganggaran. BPAD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. (031) 5351487. Teman-teman seperjuangan dari teman-teman paket 13 dan teman. 207 Serta Merta 924 Setiap Saat 4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Metro mempunyai tugas, menyelenggarakan sebagian kewenangan daerah dibidang keuangan, serta. 1 Kepala Badan Berikut ini merupakan tugas pokok dan fungsi dan juga rincian tugas dari Kepala Badan : Tugas Pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah mempunyai tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pajak daerah, pengelolaan keuangan, dan aset yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Pelayanan Informasi dan Pengaduan Pajak Daerah. Informasi Berkala Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. eselon iii. Tel. PJ BUPATI CILACAP HADIRI PUNCAK GEBYAR DOORPRIZE PBB P2 TAHUN 2023. Laporan Kinerja PDAB Tirtatama DIY Tahun 2022. 58 of 2005 Section 1 Clause 5 about the Local. Analis Keuangan Pusat dan Daerah mempunyai fungsi: (a) perencanaan programkegiatan dan anggaran di bagian keuangan dan aset; (b) pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan aset. Badan Pengelolaan Keuangan. Pedoman tersebut. Untuk itu perlu adanya unit pengelola kekayaan daerah yang profesional supaya tidak terjadi overlaping tugas dan kewenangan dalam pengelolaan aset daerah. Landasan Hukum 1. Klarifikasi Pelaksanaan APBD Kab. Andi Muhammad Arsjad merupakan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan . dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebagaimana telah diubah dengan Peraturan. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Timur telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan. RekonsiliasiAset TetapdenganNeracaSKPD 5. Senin 27 Februari 2023, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Proses inventarisasi aset/BMD di Pemerintah Kota. Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa; Analisa. Layanan Aset Daerah. Selamat datang di Website Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar, Website ini. III. NAMA : BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MAGELANG. bpkad. Perangkat daerah ini dibentuk dari gabungan 2 (dua) perangkat daerah yakni Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dan Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah, dengan tugas membantu Gubernur menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana amanah dari Peraturan. milik daerah menjadi fokus utama.